Ketua Bravo 5 Lampung: Saatnya BUMN Pangan Dibentuk

13,354 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

BANDAR LAMPUNG (lampungklik.com): Sudah puluhan tahun carut-marut pengelolaan pangan nasional belum juga terselesaikan, mulai dari harga yang tidak terkendali hingga ke masalah produksi dan distribusinya.

Hal tersebut setidaknya ada campur tangan “mafia pangan” yang mengatur tata kelola pangan nasional yang sudah menggurita dan berakar. “Saat harga pangan tinggi atau langka maka masyarakat menjerit dan apabila harga pangan anjlok maka petani/nelayan dan pedagang yang gantian menjerit,” kata Ketua Bravo 5 Lampung Andi Desfiandi, Selasa (22/1/2019).

Menurut dia, ada banyak hal yang harus sesegera mungkin dilakukan pemerintah. Misalnya, menerbitkan UU khusus atau Keppres mengenai stabilitas dan pengendalian harga pangan sekaligus pengelolaan pangan nasional, mulai dari hulu hingga hilir secara komprehensif.

“Dimana pemerintah diberikan kewenangan khusus dalam pengendalian harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya termasuk produksi, harga,  distribusinya, serta tata kelola lainnya,” kata Andi Desfiandi.

Pengamat ekonomi dan pendidikan Lampung ini menambahkan, selain hal di atas perlu juga adanya perluasan kewenangan dan tanggung jawab Bulog dalam pengelolaan pangan nasional. “Atau, bertransformasi menjadi BUMN pangan,” ujar dia.

Pemberdayaan dan optimalisasi BUMN khusus pangan atau membentuk BUMN baru (memerger BUMN) yang ada dengan tugas khusus penanganan produksi pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian bekerjasama dengan BUMD, BUMDes/BUMADes dan kelompok tani, peternak, nelayan/KUD. “Terutama dalam pembagian tugas dan wewenang pengelolaan pangan nasional tersebut,” kata Andi Desfiandi.

Untuk distribusi hasil produksi dan impor (bila diperlukan) ditangani oleh Bulog (BUMN Pangan) yang memang sudah memiliki gudang dan jaringan di daerah-daerah termasuk membeli hasil produksi dari kelompok tani/peternak/nelayan dengan harga yang sudah ditentukan. “Itu salah satu solusinya. Diharapkan dengan pengelolaan satu pintu itu akan lebih mudah dalam pengelolaan pangan nasional.”

Data pangan nasional, kontinuitas produksi, distribusi dan harga juga dapat dikontrol oleh Negara, sehingga konsumen maupun petani serta pedagang mendapatkan kepastian harga, delivery dan produk.

Secara tidak langsung, kata dia, sistem tersebut akan memotong mata rantai “mafia pangan” yang selama ini mengakar. Sekaligus mendorong BUMN maupun BUMDes/BUMADes yang bergerak di bidang pangan untuk lebih profesional dalam pengelolaannya dan mendorong industrialisasi di desa secara masif. (**/KLIK1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *